Bawaslu Minta Paslon Gubernur DKI Agar Tidak Kampanye Dulu

Bawaslu Minta Paslon Gubernur DKI Agar Tidak Kampanye Dulu

Jakarta, Fakta Metropolis. Sementara menunggu hasil rekapitulasi suara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta meminta agar seluruh Pasangan Calon (Paslon) Gubernur menahan diri dengan tidak melakukan kampanye terlebih dulu. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti.

"Kan tahapan di Pilgub DKI ini masih berjalan dan belum ditetapkan paslon. Aturannya tetap berlaku tidak boleh melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang ditentukan oleh KPU," ujar Mimah sebagaimana dilansir detik.com, Kamis (23/2/2017).

Menurutnya, dalam aturan PKPU nomor 17 tahun 2016 tahapan demi tahapan diatur didalamnya, termasuk Pilgub putaran kedua. Mimah menuturkan, pihaknya nanti akan berkoordinasi dengan KPU DKI Jakarta untuk mengurai soal hasil rekapitulasi sekaligus penetapan Pilgub putaran dua.

"Maka kita meminta para calon atau relawannya untuk menahan diri karena kan belum ditetapkan. Maka aturan PKPU no 17 tahun 2016 itu berlaku tahapannya. Nanti kalau sudah ditetapkan, memang ada paslon putaran kedua maka yang berlaku adalah jadwal terbaru. Nah nanti kita koordinasi lagi dengan KPU DKI Jakarta," lanjut Mimah.

Sementara menanggapi permintaan Bawaslu itu, Ahok mengatakan, dirinya lebih memilih bekerja daripada harus berkampanye. Dia mengungkapkan, bahwa dirinya juga tidak menyuruh siapapun untuk melakukan pergerakan.

"Sama aja kan, justru saya bilang kalau cuti lebih enak kampanye, keliling-keliling ke mana-mana. Sekarang nggak bisa, kerja, disposisi begitu banyak. Makanya dulu saya bilang kalau saya disuruh pilih, saya pilih kerja," kata Ahok di Balai Kota, Jl Meda Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/2/2017).

Lebih tegas Ahok memaparkan, untuk saat ini bila melakukan kampanye, maka lebih baik dia memilih untuk meresmikan RPTRA. Oleh sebab itu dirinya menganggap rugi sebenarnya bila bekerja dan tidak memanfaatkan masa cuti. Namun demi tanggung jawabnya, Ahok mengungkapkan bahwa sekarang banyak disposisi yang menunggu dimejanya.(*)


Terkait